Pengertian Waris
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada si hidup.
Sistem hukum kewarisan di Indonesia yaitu hukum waris Islam (farâidh), hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdt dan hukum adat.
Dalam hukum waris KUHPerdt tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Semua mereka berhak mewaris sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Ada empat golongan ahli waris yang terdapat dalam KUHPerdt yaitu:
1. Anak atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup.
2. Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris.
3. Nenek dan kekek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus keatas (Pasal 853 KUHPerdt).
4. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam. (Pasal 861 ayat 1 KUHPerdt).
Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama sama berhak mewarisi semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, maka orang orang yang termasuk dalam golongan kedualah yang berhak sebagai ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketigalah yang berhak mewarisi. Jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat berhak mewarisi. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, maka negaralah yang me warisi semua harta peninggalan pewaris. Apabila semua orang yang berhak mewarisi tidak ada lagi, maka seluruh warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin ini pun juga tidak ada, maka seluruh warisan jatuh pada negara (Pasal 873 ayat 1 dan 382 ayat 2 KUHPerdt).[1]
B. Kewarisan Saudara
a. Saudara dan ahli waris penerusnya
Para ulama sepakat untuk membeda-bedakan saudara kepada yang kandung, seayah dan seibu. Alasan paling kuat yang digunakan untuk pembedaan ini haruslah al’qira ah aya-syazzah yang menyatakan bahwa saudara yang dimaksud dalam surat an-Nisa ayat 12 adalah saudara seibu.
Mengenai pembedaan antara yang kandung dan seayah, ada sebuah riwayat dari Ali yang berbunyi.Maksudnya :
Ali Ra. Berkata: kamu sekalian membaca ayat ini, “min ba’di wasiyyat tusuna biha au dain” ; bahwa Rasulullah menetapkan utang harus ditunaikan sebelum wasiat.(Dan beliau menetapkan) orang-orang yang bersaudara kandung saling mewarisi dengan saudara seayah. Seorang akan mewarisi saudara kandung, tidak saudara seayah.[2]
1. Saudara kandung dan seayah
Jumhur ulama berpendapat bahwa saudara kandung lebih kuat daripada yang seayah. Sedang saudara seibu berbeda kedudukan dengan dua sebelumnya, karena dia berhak sebagai zawi al-furud, sedang dua yang lainnya berhak menjadi asabah. Hubungan saudara kandung dengan seayah dibandingkan kepada hubungan keturunan derajat pertama (anak) dengan keturunan derajat kedua (cucu). Jadi selama masih ada saudara laki-laki kandung, saudara seayah mnjadi terhijab.
Saudara laki-laki menjadi asabah sekiranya tidak ada keturunan laki-laki atau ayah atau kakek, berdsarkan an-Nisa ayat 176, dan karena itu menarik saudara perempuannya menjadi ‘asabah bi al-gair. Namun ketika mawaris bersama-sama dengan anak perempuan terjadi perbedaan pendapat, apakah akan menarik saudaranya yang perempuan menjadi ‘asabah bi al-gair ataukah tidak. Jumhur ulama menganggap saudara laki-laki itu menarik saudara perempuannya dengan alasan semua zawi al-furud yang ada dalam Qur’an dan sederajat dengan ‘asabah bi an-nafs akan ditarik menjadi ‘asabah bi al-gair. Ibnu Abbas, yang kemudian diikuti oleh Ibnu Hazm, menganggap saudara tersebut tidak akan menarik saudara perempuannya menjadi ‘asabah karena dalil yang digunakanya adalah Hadist Ibnu Abbas. Disana tidak ada perintah untuk menarik orang perempuan menjadi ‘asabah bi al-gair. Menurut keduanya, ketentuan yang dianut jumhur hanya berlaku terhadap saudara-saudara yang mewarisi berdasarkan Qur’an, yaitu ketika tidak ada keturunan perempuan.
Selanjutnya menurut jumhur, saudara perempuan kandung apabila mewarisi sebagai ‘asabah ma’a al-gair (Hadist Ibnu Masud), akan menghijab semua saudara seayah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ibnu Abas menolak pendapat ini yang menyatakan bahwa saudara perempuan dalam keadaan apapun tidak berhak menjadi ‘asabah ma al-gair. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Hazm dengan sedikit pergeseran. Menurut beliau, saudara perempuan akan berhak menjadi ‘asabah sekiranya semua ‘asabah bi an-nafs, betapapun jauhnya, sudah tidak ada. Ibnu Hazm meletakkan Hadist Ibnu Mas’ud sesudah Hadis Ibnu Abbas.
Cara pusaka saudara seayah ialah dengan ‘ushubah, bila tidak ada ahli waris yang menghijabnya, sebagaimana halnya cara pusaka saudara kandung. Hanya saja kalau sudah tidak ada sisa harta peninggalan mereka tidak dapat menggabungkan diri kepada saudara-saudara seibu dalam mendapatkan 1/3, lantaran mereka tidak mempunyai garis yang sama dalam mempertemukan nasabnya kepada ibu, seperti halnya saudara-saudara kandung.[3]
Saudara seayah adalah kakak atau adik mayit seayah. Ahli waris ini hampir sama dengan saudara kandung yaitu terdiri dari 5 macam bagian. Saudara seayah ini akan gugur jika ada ayah, anak laki-laki atau cucu laki-laki dan saudara laki-laki sekandung atau ada dua saudara perempuan sekandung.[4]
Ø Setengah (1/2) jika sendirian.
Ø Dua pertiga (2/3) jika berdua ataulebih.
Ø Asabah bi l-ghair jika ada saudara laki-laki seayah.
Ø Asabah ma’a l-gair jika ada anak atau cucu perempuan.
Ø Seperenam (1/6) sebagai pelengkap dua pertiga. Dasar ini diqiaskan dengan bagian cucu perempuan yang mewarisi bersama seorang anak perempuan.
2. Saudara seibu
Saudara seibu akan mengambil seperenam kalau satu orang dan sepertiga sekiranya dua orang atau lebih. Mereka akan berbagi rata walaupun antara laki-laki dan perempuan. ‘Illat kesamaan ini adalah kedudukan mereka yang selalu sebagai zawi al-furud. Seperti telah disebutkan, asas laki-laki mendapat dua kali perempuan hanya berlaku dikalangan ahli waris ‘asabah.
Walaupun terasa ganjil, pendapat bahwa mereka akan berbagi rata dapat diterima, karena nas Quran yang mengatur hak saudara dalam an-Nisa ayat 12 itu tidak membedakan hak laki-laki dan perempuan. Jadi arti ‘ibarat an-nass ayat yang digunakan. Namun begitu asas dua berbanding satu dapat pula diterapkan kepada keturunan (ayat 11) dan saudara (ayat 176) tanpa menyebutkanya khusus untuk ‘asabah. Jadi cara dilalat an-nass ketentuan dalam ayat-ayat tersebut diberlakukan kepada saudara dalam an-Nisa’ ayat 12 itu.
Saudara seibu adalah anak-anaknya ibu si mayit atau kakak dan adik mayit seibu atau saudara tiri si mayit yang lahir dari ibu. Saudara seibu ini berbeda dengan saudara sekandung atau saudara seayah. Pada saudara seibu tidak dibedakan jenis laki-laki atau perempuan. Semuanya mendapat bagian yang sama. Tidak ada asabah pada saudara seibu. Mereka mempunyai dua macam bagian, yaitu:[5]
Ø Seperenam (1/6) jika sendirian.
Ø Sepertiga (1/3) jika berdua atau lebih.
B. Pusaka kakek
Arti kakek dan macamnya para faradhiyun membedakan kakek kepada dua macam, yakni:
a. Kakek shahih
Kakek shahih adalah kakek yang hubungan nasabnya dengan si mati tanpa selingi oleh orang perempuan. Seperti ayahnya ayah dan ayah dari ayahnya ayah sampai betapa jauh mendakinya.
b. Kakek ghairu
Kakek ghairu shahih ialah kakek yang hubungan nasabnya dengan si mati dengan diselingi oleh orang perempuan. Seperti ayahnya ibu dan ayah dari ibunya ayah.
Status kakek shahih dalam mempusakai.[6]
Tidak sedikit nash-nash,baik dari al-Qur’an maupun al-Hadist yang memakai lafazh ab (ayah) tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah jad (kakek). Misalnya dalam firman Tuhan yang tercantum dalalm surat al-A’raf:27
Ibu-bapak yang dilukiskan dengan dengan rangkaina kata-kata: bawaikum dalam ayat tersebut ialah nabi Adam dan Hawa keduanya ada adalah nenek moyang kita bukan ibu-bapak kita yang hakiki.[7]
Dalam surat Yusuf ayat: 38
"Dan aku pengikut agama bapak-bapakku Yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi Kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada Kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya)”
Tuhan menisbatkan Ibrahim, Ishaq dan Ya’kub terhadap Yusuf dengan bapak, pada hl mereka itu adalah kakek-kakek.
Didalam suatu hadist yang ditakhrijka oleh al-Bukhary diterangkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:“wahai bani Ismail (belajar) memanahlah kamu sebab ayahmu adalah pemanah, dst.”
Yang dimksud dengan sebutan ayah dalam Hadist ini, bukan ayah sebenarnya, tetapi leluhur-leluhur mereka.
Juga nabi pernah bersabda:“sam itu adalah bapaknya orang Arab dan Ham itu bapaknya orang Habsyi.”
Jelas kiranya bahwa bapak di sini maksudnya ialah nenek moyang mereka). Dengan demikian, maka nash-nash yang diambil sebagai sumber hukum untuk menetapkan bagian ayah dalam mempusakai, berlaku juga untuk menetapkan bagian kakek selama ayah masih ada, kakek tidak dapat mempusakai, karena ia dipertalikan nasabnya dengan si mati melalui ayah.
Kakek dapat menduduki status ayah bila sudah tidak ada:
1. Ayah, dan
2.Saudara-saudara/saudari-saudari sekandung atau seayah
Pusaka kakek shahih
Oleh karna kakek shahih itu menduduki status ayah dengan ketentuan seperti tersebut di atas, maka ia mendapat bagian pusaka seperti bagian aya juga, yaitu:
1. 1/6 fardh,dalam keadaan bila si mati yang mewariskan harta peninggalannya mempunyai anak turun yang berhak waris yang laki-laki(far’u-warist-mudzakkar).
2. 1/6 fardh, dan sisa dengan jalan ‘ushubah, dalam keadaan bila si mati yang mewariskan harta peninggalannya mempunyai anak turunan yang berhak wars yang perempuan (far’u-waits-muannas).
Ushubah, dalam keadaan bila si mati yang mewariskan harta peninggalannya tidak mempunyai far’u-warits secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, atau bila ia mempunyai anak turunan yang tidak behak menerima pusaka (far’u ghairu-warits), seperti cucu perempuan pancar perempuan. Kitab Undang-undang hukum waris mesir menta’rifkan dan menentukan bagian kakek shahih seperti bagian ayah, pada pasal9 a.2: “kakek shahih ialah leluhur laki-laki yang tidak dimasuki pertalian nasabnya dengan si mati oleh perempuan, ia mendapat farakh seper enam dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan pada alinea yang barulalu.”
Dengan demikian bagian kakek shahih itu oleh Undang-Undang diindentikan dengan bagian ayah. Hanya saja ia dapat menggunakan haknya ini apanila ayah si mati sudah tidak ada.[8]
C. Hak Kakek Ketika Bersama dengan Saudara
Perbedaan pendapat tentang hak kakek dan saudara sekiranya sama-sama mewarisi, merupakan perbedaan yang paling luas yang pernah terjadi di masa sahabat. Demikian luasnya perbedaan ini sehingga sementara orang meriwayatkan bahwa ‘Umar pernah berucap, “ orang yang paling dekat (ajra ‘ukum) dengan neraka adalah orang yang paling mudah (ajra ‘ukum) berfatwa tentang hak saudara dan kakek ketika sama-sama menjadi ahli waris.
Ibnu Hazm telah menghimpun pendapat-pendapat yang ada di masa sahabat. Ternyata beberapa dari mereka mempunyai lebuh dari satu pendapat tetapi kadang-kadang tanpa penjelasan tanpa penjelasan dan tertib waktunya. Di bawah ini diturunkan uraian Ibnu Hazm tersebut, tetapi telah dikelompokan dan dilengkapi dengan pendapat ulama-ulama madzhab.
Perbedaan pendapat dikalangan sahabat.[9]
1) Tidak memberi fatwa. Sebagian sahabat tidak mau memberi fatwa (keputusan) apabila ahli waris terdiri atas kakek dan saudara. Ibnu Hazm menisbahkan pendapat ini kepada ‘Umar, Sa’id ibnu Jabir dan kemudian diikuti oleh kadi Syuraih dan Muhamad ibnu al-Hasan (menjelang akhir hayatnya) dari kalangan ulama madzhab. Ucapan ‘Umar di atas (orang yang paling dekat) merupakan selogan yang digunakan untuk menguatkan arah yang dipilih ini.
2) Tidak ada aturan pasti yang berlaku umum. Masalah ini diserahkan kepada kebijakan khalifah (pemimpin masyarakat) dengan mempertimbangkan keadaan masing-masing kasus. Pendapat ini beliau menisbahkan kepada Zaid ibnu Sabit, Ibnu Mas’ud, ‘Umar dan ‘Usman. Di antara riwayat tentang pendapat ini berbunyi: pernah kepada ibnu Mas’ud diajukan pertanyaan tentang hak kewarisan kakek dan saudara laki-laki. Lalu beliau menjelaskan perbedaan pendapat yang ada dan berkata, kami hanya mengikuti keputusan yang diberikan oleh pemimpin (inama naqdi bi qada’i a’immatina). Kelihatannya pendapat ini ingin menonjolkan pertimbangan kemaslahatan, sesuai dengan keadaan kasus perkasus. Namun menurut penulis, sekiranya ada “ukuran” yang bisa dijadikan sebagai pegangan pokok, tentu akan lebih baik.
3) Kakek terhijab. Semua waris menjadi hak saudara dan kakek terhijab. Pendapat ini dinisbahkan kepada Zaid, yang menyampaikanya dalam sebuah musyawarah yang diadakan ‘Umar.
4) Berbagi rata sampai batas tertentu. Kakek akan berbagi rata dengan saudara sampai batas sampai sepertiga belas warisan. Setelah ini bagian kakek tidak boleh lagi dikurangi. Pendapat ini dinisbahkan kepada Abu Musa.
5) Sudara terhijab oleh kakek. Dalam pendapat ini kakek betul-betul menjadi ahli waris pengganti terhadap ayah. Ibnu Hazm mnisbahkan pendapat ini kepada Abu Bakar,’Umar, ‘Usman, ‘Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Musa, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mu’az ibnu Jabal, ‘A’isyah dan beberapa yang lain. Dari kalangan madzhab ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Dawud az-Dahiridan Ibnu Hazm sendiri. Alasan utama kelompok ini adalah pendapat Ibnu Abbas yang menjadikan kakek sebagai pengganti ayah berdasarkan beberapa ayat Qur’an. Alasan ini tidak terasa cukup kuat, dan tidak sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas sebelimnya tadi.
Menurut ashabu l-furudh, kakek mendapat beberapa bagian, yaitu 1/6, 1/3, muqasamah dan asabah. Para ulama sepakat bahwa kakek gugur (mahjub) apabila terdapat ayah dan ayah juga dapat menggugurkan saudara-saudara. Para sahabat berpendapat apakah kakek dapat menggugurkan saudara-saudara atau tidak. Dalam hal ini ada dua pendapat:[10]
Abu Bakar Shidiq, Ibnu Abbas dan Umar berpendapat, bahwa kedudukan kakek jika tidak ada bapak, adalah sama dengan bapak. Oleh kerena itu kakek dapat menghalangi saudara kandung dan seayah secara mutlak. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah. Alasan yang digunakan adalah penggunaan kata ab (ayah) dalam al-quran menunjukan kata jadd (kakek). Firman Allah SWT:“Dan aku pengikut agama bapak-bapakku Yaitu Ibrahim.” (Q.S. Yusuf {12}: 38).
Ali Bin Abi Thalib, Ibnu Mas,ud, Zaid bin Tsabit berpendapat, bahwa kakek hanya dapat menghijab saudara-saudara seibu, tetapi tidak dapat menghijab saudara-saudara sekandung atau seayah. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibnu Hambal. Alasan mereka, saudara dan kakek hubungan kekerabatannya dengan muwarrist (mayit) sama-sama melalui garis bapak dan tidak ada ketentuan nash yang menunjukan bahwa kakek menghijab saudara-saudara.
Selanjutnya kutipan-kutipan di atas memberi petunjuk bahwa sahabat hanya sepakat menjadikan kakek sebagai pengganti ayah, adalah ketika bersama-sama dengan keturunan. Adapun untuk menerapkannya dalam kasus bersama-sama dengan sudara, timbul keragu-raguan mereka. Kuat dugaan hal ini adalah karena ketiadaan nash yang jelas yang mengatur hak kakek dan saudara. Hak kewarisan disebutkan secara langsung di dalam Qur’an sedang hak kewarisan kekek hnyalah berdasarkan penalaran, dalam hal ini perluasan arti al-ab, pilihan arti kalalah serta penafsiran Hadist-hadist yang tidak memberi gambaran jelas. Ibnu Hazm, ketika mengemukakan uraiannya tadi, tidak mencantumkan sebuah Hadist pun sebagai dalil, baik untuk menguatkan maupun untuk membantah. Sendang dia adalah orang yang sangat mengandalkan riwayat. Tetapi sampai batas tertentu, mungkin juga beranggapan, perbedaan pendapat tersebut terjadi karena faktor-faktor psikologis; maksudnya, karan ada perbedaan antara arah yang ingin dituju Quran di satu pihak dan kenyataan yang ada dalam masyarakat Arab waktu itu di pihak lain.
Kembali ke pendapat sahabat-sahabat tadi, terlihat ada keinginan untuk melebihkan kakek atas saudara, tetapi dengan salah satu dari dua cara. Pendapat pertama langsung menghijab saudadra; pesndapat kedua hanya sekedar menetapkan, bahwa kakek harus mendapat jumlah tertua(tidak boleh lebih kecil daripada saham masing-masing saudara).
Kakek berbagi rata dengan saudara laki-laki sampai batas sepertiga tersebut hayalah apabila tidak adak ahli waris lain; kakek dan saudara sama-sama menjadi asbah. Ketentuan berbagi rata adalah karena kakek dan sudara sianggap setingkat,sama-sama berjarak dua derajat dari pewaris dan sama-sama berhubungan melalui ayah. Ketentuan ketentuan tidak boleh kurang daddri seperenam warisan di-qiyaskan dengan keadaan ketika mewarisi bersama-sama dengan anak.ketentuan tidak boleh kurang dari sepertiga sisa di-qiyas-kan kepadada keadaan dua kali bagian ibu.
Selajutnya, menurut mazhab Maliki, Syafi’iyah, dan Hambilah tadi, penhijaban saudara kandung terhadap saudara seayah tidak diperhitungkaan ketika menentukan besar saham. Maksudnya, saudara dan saudara seayah dianggap setingkat ketika menentukan saham perolehan dan karenanya dia pun akan mendapakan saham. Tetapi di dalam pembagian, saham yang menjadi milik saudara seayah itu diserahkan kepada sudara kandung dan dia sendiri tidak mendapat apa-apa. Jadi kehadiran saudara seayah hanya diperhitungkan untuk memperkecil saham kakek dan untuk keuntungan saudara kandung. Dia sendiri tidak mendapat apa-apa. Mungkin keadaan ini dapat menjadi pentunjuk tambahan tentang masih ada keragu-raguan dalam penglebihan kakek atas saudara.[11]
D. Kewarisan kakek dan Saudara menurut Hukum perdata (K.U.H.Perdata)
Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sahatau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:
a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan / hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi;
b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersamasama saudara pewaris;
c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.
Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undangundang atau ab intestato, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.[12]
Untuk golongan saudara dan kakek termasuk pada golongan ke II saudara dan golongan ke III kakek. Dalam sekema golongan saudara dan kakek dapat kita lihat di bawah ini:
Golongan II orang tua dan saudara kandung
Pasal 854 s.d 857 BW
Golongan III kakek + Nenek (ke atas)
Kloving
Pasal 850 s.d 853
Pada gol. III terjadi kloving ½ harta untuk keluarga ibu dan ½ untuk keluarga ayah, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas pasal 850 s.d 853.[13]
[1]Jurnal Al-‘Adalah UIN Raden Intan Lampung, Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata) Vol. XII, No. 3. Juni 2015
[2]Al Yasa Abubakar,Ahliwaris Sepertalian Darah : Kajian perbandingan penalaran Hazairin dan penalaran fiqih mzdhab, (Jakarta, 1998), hlm. 156
[3]Ibid., hlm. 157-158
[4]Hasbiyallah,Belajar Mudah Ilmu Waris, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 69-70
[5]Ibid., hlm. 71-72
[6]Fatuchur Rahman,Ilmu Waris, (Bandung: Al-Maa’rif, 1994), hlm. 264
[7]Ibid., hlm. 267
[8]Ibid., hlm. 271
[9]Op. Cit., Al Yasa Abubakar, hlm. 161
[10]Op. Cit., Hasbiyallah, hlm. 74
[11]Op. Cit., Al Yasa Abubakar, hlm. 164
[12]Eman Suparman,Hukum Waris Indonesia dalam prsepektif Islam,Adat dan BW, (Jakarta: Frika Aditama, 2005), hlm. 25
[13]R. Subekti,Kitab Undang-undang Hukum perdata (BW), (Jakarta:Peradnya Paramita, 2007), hlm. 227-228.
Komentar
Posting Komentar